1.a) Landasan Kultural Pendidikan Pancasila
Setiap bangsa di dunia dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan
hidup, filsafat hidup serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam
kancah pergaulan masyarakat internasional.
Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan
bangsa lain. Negara komunisme dan liberalism meletakkan dasar filsafat
negaranya pada suatu konsep ideology tertentu, misalnya komunisme mendasarkan
ideologinya pada konsep pemikiran Karl Marx.Berbeda dengan bangsa-bangsa lain.
Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara pada suatu asas cultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu
sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam
sila-sila Pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang
saja. Melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri,
yang diangkat dari nilai-nilai cultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia
sendiri melalui proses refleksi filosofis paara pendiri negara seperti
Soekarno, M Yamin, M Hatta, Sepomo serta para tokoh pendiri negara
lainnya.Satu-satunya karya besar bangsa Indonesia yang sejajar dengan karya
besar bangsa lain di dunia ini adalah hasil pemikiran tentang bangsa dan negara
yang mendasarkan pandangan hidup suatu prinsip nilai yang tertuang dalam
sila-sila Pancasila. Oleh karena itu para generasi penerus bangsa terutama
dalam kalangan intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami secara
dinamis dalam arti mengembangkannya sesuai dengan tuntutan zaman.
b) Landasan Filosofis
Pendidikan Pancasila
Pancasila
adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia.
Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara
konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu
kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia
dalam hidup bermasyarakat dan bernegara berdasarkan pada
nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila pancasila yang secara
filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.
Secara filosofis,
bangsa indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang
berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa
manusia adalah Makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah
adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat (merupakan unsur pokok
negara), sehingga secara filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan.
Konsekuensinya rakyat adalah merupakan dasar ontologis demokrasi, karena rakyat
merupakan asal mula kekuasaan negara.
Atas
dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup bernegara nilai-nilai
Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Konsekuensinya dalam setiap aspek
penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasia termasuk
sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu dalam
realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa ini merupakan suatu
keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan,
baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun
pertahanan dan keamanan.
2. Pengertian
Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan
sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI
atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum
DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan Ketetapan No.XX/MPRS/1966 jo.
Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978 yang menegaskan
kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari
tertib hukum di Indonesia.
Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni
sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea
keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada
tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan
kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu
memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah Negara Pancasila. Hal itu
mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan
melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan.
Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila sebagai
dasar negara sesungguhnyaberisi:
1.) Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan
beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta ber-Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2.)
Kemanusiaan yang adil dan beradab,
yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Persatuan Indonesia, yang
ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3.)Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa,
yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
4.)Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang
adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
5.)Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa,
yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan
ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan.
3.
) Perbedaan tugas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
-
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah:
a) Berwenang mengadili pada tingkat
kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
b) Mengajukan 3 orang anggota Hakim
Konstitusi.
c) Memberikan pertimbangan dalam hal
Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi.
-Kewajiban
dan wewenang Mahkamah Konstitusi
a) Pasal 24 ayat (2) UUD 1945
menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
b) Berdasarkan ketentuan tersebut,
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain
Mahkamah Agung.
c) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
d) Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga
peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara
tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.
.jpg)
.jpg)
